Tekno

Blockchain, Teknologi untuk Petani dan Kehidupan Pasca Internet

Dimana ada masalah, disitu ada peluang. Hal itu kiranya menjadi gambaran kehadiran Blockchain kala terjadi krisis moneter pada 2008.

Setyaji Rizky Utomo

Bagaimana jadinya jika sebuah tekhnologi hadir untuk merombak sistem yang sudah ada? Blockchain yang dicetuskan Satoshi Nakamoto pada 2009 lalu, kiranya bisa jadi salah satu contohnya. Meski hingga saat ini sosok Satoshi masih menjadi tanda tanya, tapi penemuannya, secara perlahan tapi pasti, telah merubah skema tekhnologi yang ada saat ini.

Blockchain merupakan sebuah jaringan yang terdesentralisasi namun kekuatannya terdistribusi. Sederhananya, Blockchain merupakan sebuah jembatan menuju dunia baru setelah internet, yang memungkinkan penggunanya memiliki kekuatan sama rata dan tidak terpusat pada satu pusat (server). Hal itu dipaparkan CEO Hara, Regi Wahyu, bersama Pakar Perbankan, Gatot Prasetyo, dan Pemilik Output Studio, Parama Prenjana beberapa waktu lalu. Mereka memaparkan dalam Blockchain Discussion, yang berlangsung di Rumah Sasongko, Gombel, Semarang, Jawa Tengah, Rabu, (11/7).

Pada era sentralisasi, dapat digambarkan bahwa semua kekuatan dan keputusan ada di tangan seorang raja atau pemerintah. Kemudian saat masuk ke era desentralisasi seperti sekarang ini, muncullah otonomi daerah dan internet. Namun, Blockchain hadir melebihi kedua hal tersebut. Pun kehadirannya juga bukan tanpa alasan karena sebagai bentuk protes, saat terjadi krisis moneter pada 2008. Hal tersebut juga menunjukan bahwa sistem keuangan negara kala itu sedang bermasalah. Dari sepuluh negara di Asia Tenggara, hanya dua negara yaitu Indonesia dan Vietnam yang mengalami depresiasi mata uang.

Akibat hal itu, harga barang impor menjadi lebih mahal. Masyarakat dalam negeri hanya memiliki pilihan barang produksi nasional, sehingga permintaan akan barang lokal itu tumbuh terlalu tinggi namun pertumbuhan suplai tidak sebanding, pun harganya meningkat. Hal itu juga diperburuk oleh kondisi global yang cenderung menurunkan kemampuan daya beli masyarakat.

Asasnya Gotong Royong

Blockchain mampu mengatasi “pengeluaran ganda” (double spending). Ia memecahkan masalah tanpa melibatkan pihak pusat. Lantas, sebenarnya seperti apa “pengeluaran ganda” itu sendiri? Hal tersebut jika diilustrasikan dapat dipahami, misalnya, ketika anda hendak menggunakan kartu tol elektronik (e-Toll). Kartu tersebut anda isi saldo 100 ribu, lalu kartu itu anda gunakan untuk membayar tol senilai 30 ribu. Secara otomatis, saldo anda akan berkurang menjadi 70 ribu, bersamaan dengan gerbang tol yang secara otomatis pula terbuka untuk anda. Itu pun dengan catatan jika sistem berjalan dengan normal.

Lalu, bagaimana jika sistem gagal? Hal itu dapat terlihat ketika anda berhasil melakukan transaksi di gerbang tol, namun saldo anda masih utuh. Hal demikian terjadi karena ada pihak yang harus menanggung pengeluaran anda. Itulah yang disebut “pengeluaran ganda”, dan tidak akan terjadi saat menggunakan uang tunai karena ada barang fisik yang digunakan sebagai alat pembayaran.

Salah satu negara yang sudah menggunakan Blockchain, khususnya dalam hal transaksi jual beli tanah adalah Swedia. Saat anda memiliki tanah di sana, anda tidak perlu menggunakan surat atau sertifikat sebagai bukti kepemilikan. Blockchain akan merekam seluruh data dalam sebuah buku besar, yang dapat diakses semua orang selama terkoneksi dalam sistem Blockchain.

Regi kemudian menjelaskan secara sederhana mengenai Blockchain. “Saya nemu jawabannya tadi sore saat ngobrol. Blockchain itu apa? Blockchain itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” tukasnya.

Menurut Regi, asas gotong royong, kesetaraan, independensi, dan transparansi terdapat dalam Blockchain. “Jadi tidak ada istilahnya the winner get all (baca: pemenang mendapatkan semuanya –red), atau ikan dimakan lagi oleh ikan yang lebih besar, karena Blockchain itu membuat ekosistem yang memungkinkan untuk saling sharing (baca: berbagi –red),” imbuhnya.

Regi sendiri, sebagai pelaku bisnis rintisan (start up) berbasis Blockchain lebih fokus di bidang agrikultur. Ia menggunakan teknologi tersebut untuk meningkatkan efisiensi di bidang pertanian. Regi juga meyakini bahwa ia mampu mewujudkan kesejahteraan ekonomi petani, dengan menyuplai data untuk pelaku di sektor pangan dan pertanian. Baginya, masalah agrikultur cukup kompleks di Indonesia, mulai dari pupuk, produksi, kualitas, hingga tengkulaknya. Pada 2016, proyek pertama Hara berada di Lampung, dan di atas tanah seluas 5000 hektare yang dikerjakan 1.300 petani. Demi meningkatkan produksinya, Regi melalui Hara kemudian mengumpulkan data dari satelit dan lapangan (ground data). Ia lantas berhasil meningkatan produksi hingga 80 persen.

Peningkatan produksi di Lampung itu, kemudian Regi bandingkan dengan hasil produksi di Indramayu yang hanya 10 persen. “Saya tanya ke mereka, kalau cuma 10 persen peningkatannya yang 90 persen kemana? Mereka lantas menjawab, ya berdoa saja,” terangnya, sambil tertawa.

Regi menjelaskan bahwa persoalan di Indramayu berangkat dari minimnya data. Berangkat dari hal itu pula, ia semakin membulatkan tekad untuk menyelesaikan persoalan agrikultur di Indonesia. Terlebih, katanya, apabila ditinjau dari aspek geografis, 33 persen penduduk di Indonesia bekerja sebagai petani. Rata-rata, setiap petani bekerja di atas tanah yang luasnya kurang dari satu hektare. Itu artinya, sebanyak 83 persen tidak bisa dijangkau perbankan. Akibat dari hal itu pula, kredit tidak bisa diberikan sebagai modal usaha pertanian, ditambah tidak adanya data seperti sertifikat. “Sebanyak 80 persen lahan pertanian di Indonesia tidak bersertifikat. Agar bersertifikat, membutuhkan waktu 147 tahun jika menggunakan cara sekarang. Oleh karena itu, saat ini 40 persen petani di Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan. Orang miskin katanya bisa makan tahu dan tempe, tapi 90 persen kedelai saja diimpor. Lalu bagaimana dengan ketahanan pangan negeri kita” katanya.

Regi juga menjelaskan masalah pertanian, khususnya kopi. Katanya, harga kopi Indonesia dua kali lipat di bawah harga kopi Brazil meski kualitasnya sama. Hal itu terjadi karena proses produksi, distribusi, dan informasinya tidak ada. “Tidak ada yang salah juga dengan makelar, tapi harga tersebut membuat harga menjadi tidak kompetitif,” tambahnya.

Dalam Kajian BI dan OJK

Gatot Prasetyo yang selama 10 tahun terakhir menggeluti dunia perbankan, fokus untuk melayani keluarga prasejahtera. Ia mengungkapkan, pada dasarnya perbankan mengacu pada regulasi yang diatur Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI). “Saat ini, masih menjadi pembelajaran bagi kami, OJK dan BI dalam melihat sistem Blockchain. Namun, kami melihat sistem ini menggerakan sistem secara komunitas. Sistem ini sedang diterapkan juga di bank saya bekerja,” ungkapnya.

Salah satu solusi yang diterapkan bank atau tempat Gatot bekerja adalah dengan meningkatkan nominal pembiayaan yang awalnya Rp 2.200.000 menjadi Rp 3.500.000. Pembiayaan tersebut mayoritas juga untuk pedagang mikro. Lantas, bagaimana untuk petani dan nelayan? Hal tersebut, seperti yang dikatakan Gatot, cukup sulit karena ada masalah yang sangat kompleks. Adanya data di lapangan seperti hasil pertanian, hingga lahan sangat minim bahkan tidak ada sama sekali. Hal itu lah yang menyebabkan kesulitan bagi perbankan dalam memberi kredit atau pembiayaan. Ditambah, Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang terkadang tidak tepat sasaran, dan hadirnya koperasi fiktif menjadi penghambat program tersebut untuk petani maupun nelayan.

Menurut Gatot, bank melihat track record (baca: rekam jejak) mereka. Pihak perbankan ingin tahu distribusi, hingga penghasilan saat gagal panen. “Langkahnya apa? Semuanya harus terekam. Bank tidak serta merta mengambil harta saat mengalami gagal panen, karena hal tersebut akan menghadirkan permasalahan yang berbeda. Sekarang bank melihat bahwa petani mulai membaik dengan dibantu jejaring data informasi yang ada di sistem Blockchain ini,” jelasnya.

Kehadiran Blockchain saat ini dampaknya memang belum begitu terasa. Tidak seperti kehadiran internet pada awal 1990-an. Tak banyak orang yang paham, dan tertarik menelaah keberadaannya. Namun, persoalan itu rasanya tak berlangsung lama karena banyak orang termasuk perbankan yang mulai sadar akan potensinya.•

Redaktur: Galih Agus Saputra.

Facebook Comments
Tag

Artikel Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close
Close